Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Ali Baal Masdar-Enny Anggraeni Anwar

Asri Anas: Gubernur Harus Lebih Banyak Belajar

Wacana.info
Muhammad Asri Anas

MAMUJU--"Pak Gubernur harusnya banyak belajar. Jangan terus-terusan membuat kontroversi, itu merusak kita. Sebagai anggota DPD, saya harus mengingatkan bahwa lebih susah itu menjadi Gubernur dari pada menjadi Bupati. Kapan Gubernur salah, maka bisa mencoreng wajah provinsi di tingkat nasional. kapan Gubernur tidak hati-hati, itu juga bisa merusak hubungan dia dengan pemerintah kabupaten,". 

Hal itu diungkapkan anggota DPD RI, Muhammad Asri Anas saat ditanya soal refleksi dan evaluasi 1 tahun pemerintahan Ali Baal Masdar dan Enny Anggraeni Anwar di Sulawesi Barat, belum lama ini.

Di hadapan sejumlah wartawan, Asri membeberkan sejumlah catatan penting yang masih harus perhatikan oleh pemerintah Sulawesi Barat di era sekarang. Utamanya bagaimana menjaga keseimbangan dan sinergitas baik di internal pemerintahan, maupun dengan beberapa lembaga daerah lainnya.

"Saya juga berharap Pak Gubernur bisa sinergi dengan program yang pernah diletakkan oleh Gubernur sebelumnya. Misalnya dari sisi pembangunan fisik. Kita punya PR, bandara belum kita selesaikan, kemudian jalan provinsi dengan sekian ruasnya, penatan sungai, banyak hal. Saya meminta kalau bisa prinsip keberlanjutan dijaga," sambungnya.

12 Mei 2018 mendatang, tepat setahun Ali Baal Masdar dan Enny Anggraeni Anwar memimpin pemerintahan di Sulawesi Barat. Keduanya resmi dilantik oleh Presiden RI, Joko Widodo pada 12 Mei 2017 di Istana Negera.

"Penempatan kepala dinas jangan hanya menumpu misalnya hanya di satu kabupaten saja. Kalau ada yang bisa dibagi-bagi yah dibagi-bagilah. Menurut saya itu perlu. Makanya fungsi desentralisasi itu kan Gubernur, menjaga keseimbangan," kata mantan aktivis HMI itu.

Jabatan Gubernur, kata Asri, harus benar-benar memahami serius apa yang menjadi fungsi provinsi. Itu penting sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Salah satunya adalah melakukan pembinaan dan penataan daerah otonomi di bawahnya. Sinergitas ini perlu dibangun.

"Salah satunya adalah, misalnya saya baru-baru jalan, ini saya masuk di 12 SMA. Saya menumukan misalnya fungsi provinsi itu kan pembinaan pendidikan menengah. Sekarang temuan saya, hampir semua guru kontrak itu mengeluh tidak digaji. SK-nya pun belum diselesaikan sampai sekarang. Salah Gubernur kalau membiarkan ini," cetus Asri.

"Pemerintahan yang baik menurut saya yang benar-benar berjalan sesuai fungsinya minimal angkanya ada di 80. Secara pribadi saya menilai Gubernur sekarang yah satu paketlah dengan Wakil Gubernur angkanya ada di 70 dari 100. Tapi kan masih ada waktu 4 tahun untuk memperbaiki kondisi ini," pungkas Muhammad Asri Anas. (Naf/A)