FPPI Kota Mamuju Desak Pemerintah Lindungi Petani

Wacana.info
Aksi Unjuk Rasa FPPI. (Foto/Istimewa)

MAMUJU--Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Fronr Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) kota Mamuju berunjuk rasa memperingati Hari Hak Asasi Petani di Simpang Lima Tugu Tani, Mamuju, Jumat (20/04).

Para peserta aksi tampak membentankan spanduk dan sejumlah petaka bertuliskan tuntutan mereka.

Dari tuntutan stop kriminalisasi petani, berikan tanah untuk rakyat, tolak investasi asing, serta sejahterakan petani sebagaimana Undang-undang nomor 19 tahun 2013.

Para peserta aksi juga menuntut pemberhentian alih fungsi lahan rakyat, tolak tambang uranium, cabut Izin PT. Bara Indoco di Sulawesi Barat, stop impor beras, turunkan harga BBM serta perjelas peta Hak Guna Usaha (HGU).

Unjuk rasa hari itu dikawal ketat puluhan aparat kepolisian dari Polres Mamuju.

Koordinator aksi, Muh Irfan mengatakan, unjuk rasa tersebut merupakan desakan FPPI kota Mamuju dalam mendesak keseriusan pemerintah dalam hal mensejahterakan dan melindungi para petani khususnya di Sulawesi Barat.

"Kami mendesak pemerintah untuk serius melaksanakan reforma agraria untuk kesejahteraan patani sesuai amanat Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013," tegas Irfan dalam orasinya.

Ia mengatakan, hingga saat ini, pemberdayaan petani belum maksimal. Masih banyak petani yang dirampas hak-hak tanah mereka oleh pihak perusahaan seperti yang terjadi di daerah Mamuju Tengah dan Mamuju Utara.

"Kejadian konflik agraria kerap disebabkan terjadinya alih fingsi lahan akibat adanya pembangunan infrastruktur dan perluasan perusahan sawit utamanya di daerah Pasangkayu dan Mamuju Tengah mengakibatkan petani melarat. Kami meminta pemerintah bersikap tegas atas apa yang dialami para petani," cetus Muh Irfan. (*/Naf)