Kasus Pinjam Meminjam Uang, Polda Sulbar Buka Peluang Minta Keterangan Kepala Daerah

Wacana.info
Dir Krimum Polda Sulbar, Kombes Pol Yaved Duma Parembang. (Foto/Manaf Harmay)

MAMUJU--Kasus pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh pria perinisial G ke sejumlah orang kian memanas. Semua karena unggahan pengacara flamboyan, Hotman Paris Hutapea di akun instagramnya sejak kemarin.

Di akun terverifikasinya itu, Hotman meminta KPK hingga pihak Polri untuk segera mengusut kasus tersebut. 

Berdasarkan keterangan Dir Krimum Polda Sulawesi Barat, Kombes Pol Yaved Duma Parembang saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (26/03), ia menyebut penanganan kasus tersebut bermula dari laporan salah satu korban bernama Hamzah yang merasa ditipu oleh pelaku berinisial G.

Menurut Yaved, korban saat melapor ke polisi mengatakan, G meminjam uang ke korban dengan dalih untuk kebutuhan operasional Bupati dan Wakil Bupati Mamuju.

"Korban datang di sini atas nama Hamzah pada tanggal 27 September 2017. Ia melaporkan bahwa meraka ditipu oleh pelaku atas nama G yang saat itu menjabat sebagai bendahara di salah satu dinas. Katanya pinjam dana untuk kegiatan operasional Bupati dan Wakil Bupati," ujar Kombes Pol Yaved Duma Parembang.

Yaved pun menyebut, jika pada proses penanganan kasus tersebut dirasa perlu untuk mendapatkan keterangan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju, maka pihaknya mungkin saja memanggil Habsi Wahid dan Irwan Pababari.

"Ini kan kita belum tahu, apakah ada hubungannya dengan Bupati atau tidak, karena di situ disebutkan karena alasan operasional Beliau, kan mau nggak mau kan kita harus minta keterangan dari Beliau. Apa memang ada perintah dari Beliau kepada bendahara ini untuk meminjam. Tapi memang, tidak ada kaitannya dengan pemerintahan di sini, tidak. Tapi yang bersangkutan sendirilah yang sebagai pelaku perbuatan penipuan itu," terang Kombes Pol Yaved Duma Parembang.

Kini, status pelaku berinisial G sudah ditingkatkan menjadi tersangka. Pihak kepolisian pun telah meminta keterangan sejumlah pihak, termasuk para korban yang informasinya berjumlah 3 orang dalam kasus yang penanganannya sudah ada di level penyidikan itu.

"Nah, dari hasil pemeriksaan saksi ini kalau sudah menjurus ke sana, mau nggak mau kan apa yang tertuang dalam BAP itu harus kita tindaklanjuti sesuai proses hukum. Misalnya, saya periksa Mas, Mas bilang, oh pelakunya ini juga, yah mau nggak mau itu harus kita BAP. Ini harus kita periksa. Tapi tidak ada kaitannya dengan pemerintahan dan sebagainya. Hanya keterangan ini kita pengen uji apakah benar memang seperti itu," urainya.

"Jadi tetap dimungkinkan (meminta keterangan Bupati dan Wakil Bupati). Termasuk mantan Sekda, Inspektorat, dan lain sebagainya. Nah ini sudah semua kita kumpul. Nanti kalau ada yang menyebutkan ada namanya Pak Bupati, yah mau nggak mau harus kita konfirmasi ke Beliau. Kalau pelapor sebut, nanti kita tanyakan lagi. Kita harus kuatkan dulu semuanya baru kita kerucutkan semua biar terarah penyelidikan kita," simpul Kombes Pol Yaved Duma Parembang.

Pengacara pemerintah kabupaten Mamuju, Hatta Kainang sebelumnya menyebut, kasus di atas sama sekali tak punya hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan Bupati Mamuju, Habsi Wahid. Ia pun mengaku sedang melakukan kajian mendalam untuk melakukan penuntutan terhadap pihak-pihak yang mencoba menyeret Bupati Mamuju dalam pusaran kasus ini.

"Tidak ada bukti yang menyatakan Bupati terlibat di utang piutang ini. Jadi murni ulah Gafur. Jadi sekarang diburu sama pemberi utang. Mengaitkan Bupati adalah cara Gafur dan pemberi pinjaman untuk diperhatikan. Kami akan mengkaji pelaporan balik atas info-info tidak benar yang selalu mengaitkan kasus ini dengan Bupati," tegas Hatta Kainang. (Naf/A)