MAMUJU--Bupati dan Wakil Bupati Mamuju merupakan 2 figur yang juga pimpinan partai level provinsi. Bupati, Habsi Wahid mantap di NasDem, sementara Wakil Bupati, Irwan Pababari kokoh di DPD Hanura Sulawesi Barat.

Kepentingan politik di internal pemerintahan kabupaten Mamuju kemudian menjadi perhatian publik. Direktur Eksekutif Indeks Politik Indonesia (IPI), Suwadi Idris menyebut, kondisi tersebut membuka peluang penggunaan jabatan untuk kepentingan politik tertentu.

"Bupati dan Wakil Bupati harus mampu memisahkan mana urusan partai, mana urusan pemerintah. Kalau pun ada yang mau disinergikan, harus dilakukan dengan profesional dan transparan," jelas Suwadi saat dihubungi, Rabu (21/03).

Menurut Suwadi, adalah hal yang sangat wajar jika kepala daerah memilih untuk sekaligus menjadi pimpinan partai politik. Di alam demokrasi seperti sekarang ini, hal tersebut merupakan sebuah kewajaran.

"Bupati dan Wakil Bupati berpartai itu hal yang lumrah. Sebab, jabatannya jabatan politis karena dipilih rakyat. Bupati dan Wakil Bupati memang butuh dibantu di DPRD untuk sukseskan program dan visi misinya. Untuk itu wajar jika Bupati dan Wakil Bupati memutuskan berpartai dan menggerakkan kekuatannya merebut kursi banyak di Pemilu," sambungnya.

Suwadi pun memberi peringatan dini agar kirinya pimpinan pemerintahan untuk tidak menggunakan uang rakyat, berikut fasilitas negara untuk memuluskan kepentingan politik tertentu.

"Asalkan jangan gunakan dana rakyat dan fasilitas negara. Soal kemungkinan keterlibatan ASN dan SKPD, itu juga yang perlu diingatkan dan diawasi. Sebab urusan politik jangan libatkan ASN," pungkas Suwadi Idris. (Naf/A)