MAMUJU--Untuk mengoptimalkan proses monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan di RSUD regional Sulawesi Barat, Gubernur Ali Baal Masdar meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Barat untuk hadir langsung pada setiap proses pelayanan dan tata kelola administrasi di RSUD.

Hal itu diungkapkan Ali Baal dalam Focus Group Discussion (FGD) pemerintah provinsi Sulawesi Barat bersama BPKP perwakilan Sulawesi barat di kantor BPKP, Kamis (25/01).

"Saya kira semua pihak yang ikut FGD setuju dengan langkah ini (BPKP hadir langsung di RSUD), temasuk DPRD. Banyak item-item yang harus dilaksanakan di RSUD, kita target persoalan ini minimal satu tahun sudah selesai, tapi untuk jangka pandeknya sampai tiga bulan," kata Ali Baal.

Menggandeng BPKP adalah langkah pemerintah provinsi untuk mengevaluasi sejumlah hal di internal RSUD Sulawesi Barat pasca mundurnya 17 dokter spesialis di RSUD.

"Ini kita mau perbaiki. Para dokter-dokter yang mundur ini kita akan coba panggil kembali, sambil memperbaiki tuntutan mereka. Nah, kalau sudah baik tersereh mereka apa masih tetap akan mundur atau tidak," cetus mantan Bupati Polman itu.

Turut hadir di FGD hari itu Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Barat, Arif Ardiyanto, Direktur RSUD regional Sulawesi Barat, Andi Munatsir, Anggota DPRD Sulawesi Barat, Firman Argo Waskito, serta sejumlah tamu undangan lainnya. (*/Naf)