MAMUJU--Ketua DPRD Mamuju, Suraidah Suhardi akhirnya angkat bicara terkait tudingan sebagian masyarakat atas pelaksanaan Pilkades di beberapa desa di Mamuju yang dituding tidak transparan.

Menurut Suraidah, jauh hari sebelum pelaksanaan Pilkades, pihaknya telah meminta penjelasan soal apa dan bagaimana mekanisme pelaksanaan Pilkades tersebut kepada pihak eksekutif.

"Sedari awal kami sudah wanti-wanti sebelum tahapan Pilkades dijalankan. Kami sudah memanggil pihak eksekutif agar memperjelas apa dan bagaimana mekanisme Pilkades itu. Sehingga kekhawatiran kami hari ini tidak terjadi. Tetapi pada pembahasan yang lalu, dari pihak eksekutif tidak jelas. Jadi wajar saja kalau demo hari ini dilakukan oleh warga, kata Suraidah, Senin (11/12), malam.

Senin siang, DPRD kabupaten Mamuju memang didatangi oleh sejumlah warga. Kedatangan mereka mendesak DPRD agar mekanisme pelaksanaan Pilkades diperbaiki.

Menurut warga, Pilkades yang dilaksanakan di beberapa desa sama sekali tidak mencerminkan prinsip transparansi. Serta dituding sarat akan kepentingan lain.

"Terkait dengan demo hari ini, sah-sah saja menurut saya. Karena memang ada ketidakberesan panitia Pilkades," sebut Suraidah. 

"Untuk itu, diminta transparansi dari kepanitiaan
. Kalau prosesnya jelas, pasti tidak akan terjadi hal-hal seperti ini. Dan masyarakat juga pasti paham jika saja panitia Pilkades mampu menjelaskan ke masyarakat yang mengikuti proses Pilkades," terang politisi Demokrat itu.

Menindaklanjuti tuntutan warga, Suraidah menyebut, DPRD bakal mengagendakan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait untuk membahas permasalahan tersebut.

"Pada rapat yang lalu sudah kami wanti-wanti, jikalau ada ketidakpuasan warga terhadap keputusan hasil seleksi di desa, maka siapa yang akan bertanggung jawab?. Syukur-syukur kalau tidak terjadi distabilitas situasi politik di tingkat desa," tutup Suraidah Suhardi. (Naf/B).