Dituntut Soal Netralitas Polri di Pemilukada, Ini Kata Wakapolda Sulbar

Wacana.info
Aksi Mahasiswa Tuntut Independensi Polri di Pilkada. (Foto/Panji Wijaya)

MAMUJU--Wakapolda Sulawesi Barat, Kombes Pol Tadjuddin langsung merespon aksi massa. Dia mengklarifikasi semua dugaan yang dialamatkan ke institusinya.

Di depan massa, Tadjuddin menyampaikan permohonan Kapolda Sulbar, Irjen Pol Nandang yang saat aksi, aliansi mahasiswa kemarin sedang berada di Jakarta.

"Hari ini Kapolda mengikuti Rapim TNI-Polri di Mabes. Seluruh Kapolda rapat di Jakarta. Saya tadi sudah disini, hendak menjelaskan. Dan karena saya dibutuhkan teman-teman pemuda, saya datang lagi," sebut Tadjuddin mengawali klarifikasi. 

Terkait tuntutan aliansi mahasiswa tentang netralitas Polri di Pemilukada 15 Februari 2017, Tadjuddin menegaskan, Polri tidak boleh memihak pada Pasangan Calon manapun. Polri berdiri di atas semua golongan.

"Soal ini sudah ditindaklanjuti Kapolda, sehari setelah beliau dilantik pada tanggal 21 Desember 2016. Surat edaran itu terbit tanggal 22 Desember 2016," terangnya. 

Ia pun mengaku siap memproses dan menangani langsung secara hukum jika diketahui terdapat anggota Polri yang tidak netral. Dan kalau unsur pimpinan Polri yang berbuat, langsung laporkan. Ke Kapolri.

"Ajukan saja buktinya. Sebab laporan tanpa bukti, itu isu," imbuhnya. 

Usai penjelasan itu, massa pun membubarkan diri dengan tertib. Mereka mempercayai Wakapolda Sulbar yang memang putra daerah. 

Massa hanya meminta Polda konsisten dan membangun komunikasi yang baik dengan seluruh elemen di Sulbar.

Dalam jumpa pers, Tadjuddin kembali memastikan netralitas Polri. Termasuk menjelaskan soal dugaan adanya pertemuan tertutup Kapolda dengan para Babinkamtibmas di luar Mapolda.

Didampingi Kabid Humas AKBP. Mashura Mappeare, dia mengungkapkan bahwa pertemuan Kapolda dan para Babinkamtibmas itu sudah rutin dilakukan. Kalau memang ada dugaan pelanggaran, dia meminta laporan beserta bukti-buktinya. (*/A)